 |
| Bupati Sinjai, Hj. Rarnawati Arif bersama Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda saat mengikuti peluncuran MCP 2025 oleh KPK. |
KLIKBACA.ID, SINJAI - Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif bersama Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda mengikuti peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Command Center Rujab Bupati Sinjai, Rabu, (5/3/2025).
Peluncuran MCP yang dibuka Ketua KPK Setyo Budiyanto juga disaksikan Sekda Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, Inspektur Inspektorat Sinjai dan sejumlah pihak terkait.
Peluncuran indikator MCP ini dilakukan untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi di tingkat daerah, sekaligus momentum penyampaian urgensi penguatan pengendalian kecurangan yang rentan terjadi dalam tata kelola Pemda.
Selain itu, peluncuran yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi ini juga dilakukan sebagai tanda akan pentingnya pemberantasan korupsi untuk mengoptimalkan progres pembangunan daerah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam arahannya memberikan arahan menyampaikan bahwa bentuk pencegahan korupsi paling efektif adalah dengan menindaki pelaku.
“Pencegahan paling efektif itu adalah penindakan. Karena pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum namun pencegahan disegala sektor. Harus ada monitoring, controlling, surveilance, dan prevention,”jelas Setyo.
Sementara, Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif berharap peluncuran indikator MCP ini dapat memberikan dorongan yang signifikan dalam upaya pencegahan korupsi ditingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sinjai.
“Semoga peluncuran ini memberikan dorongan signifikan dalam pencegahan korupsi di Sinjai,”harapnya.
Adapun narasumber yang hadir mengisi kegiatan tersebut antara lain Deputi Bidang
Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dengan materi terkait pendidikan antikorupsi sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edy Suryanto membahas terkait pencegahan korupsi pada perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Peluncuran ini juga menandakan dimulainya progres pengisian dokumen pencegahan korupsi di 540 pemda yang menjadi mitra KPK, Kemendagri, dan BPKP.
(*)
